Dua hal mengganjal bagi PDIP sebagai pemenang

Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Ketua DPR versi partainya • Foto: Antara

Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Ketua DPR versi partainya • Foto: Antara

Makin jelas bahwa pos Ketua DPR memang disetel bukan buat PDIP. Pertama melalui perubahan UU MD3 setelah Pileg Juli lalu, bahwa yang jadi ketua belum tentu partai pemenang pemilu karena harus dipilih.

Karena pemenangnya adalah PDIP (109 kursi), aturan itu mementahkan perolehan suara. Masalah kedua muncul hari-hari ini, yakni bagaimana pemilihannya?

Aziz Syamsuddin (Golkar) dari Pansus Tata Tertib DPR mengatakan, “Calon pimpinan Dewan harus usulan partai.”

Orang menyebut perintah pasal 84 UU MD3 ini “sistem paket”. Dalam kepempinan DPR ada satu ketua dan empat wakil. Karena diusulkan oleh fraksi bisa saja berarti dari lima fraksi.

Masalahnya koalisi PDIP dan teman-teman hanya meliputi empat partai (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura). Sedangkan di koalisi Merah Putih ada lima partai (Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP). Kalau ditambah Demokrat jadi enam partai. Bayangkan, empat lawan enam.

Celah bagi PDIP adalah mengusulkan voting terutup. Secara teoritis ada kemungkinan unsur Merah Putih “mbalelo” karena tidak kelihatan.

“Jika tertutup, peluang kami besar jadi menjadi Ketua DPR,” kata Trimedya Panjaitan dari PDIP.

Saat ini Pasal 84 UU MD3 sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau, melalui kuasa hukum PDIP Andi Muhammad Asrun.

Sumber: antara lain Koran Tempo

Leave a Reply

Your email address will not be published.