Usulan tentang menteri: isu pri-nonpri, masihkah menarik?

Chairul Tanjung • Foto: Tempo

Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, diusulkan menjabat lagi oleh Hippi
• Foto: Tempo

Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) mengusulkan 19 nama untuk jabatan menteri dalam kabinet bentukan Jokowi (Kontan 27/8/2014). Ketum DPD HIPPI DKI Sarman Simanjorang berharap 15 dari 19 kementeruan akan dipegang oleh nama usulan mereka.

Yang menarik adalah keberadaan Hippi. Organisasi ini dibentuk pada 1976, antara lain dimotori oleh Probosutedjo, adik Presiden Soeharto. Probo adalah pengusaha, berkibar dengan bendera Mercu Buana.

Pada 1984 nama kepanjangan Hippi berubah menjadi Himpunan Pengusaha Putra Indonesia. Hippi Jabar mencatat, periode kepengurusan 1984 -1989 diwarnai “kekuranggairahan anggota karena tidak lagi memakai istilah Pribumi”. Dikatakan, pamor organisasi ini melemah.

Lantas pada 1989 Hippi kembali ke nama semula, yaitu Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Adapun penggunaan “pribumi”, dalam profil dikatakan, “bukan berarti anti Non-Pribumi”.

Lalu ada pernyataan,

“Anggota HIPPI adalah para pelaku usaha yang lahir Dan besar dan berbisnis di Indonesia tanpa terkecuali, sehingga tidak ada kooptasi Pengusaha pribumi dan non pribumi.”

Kooptasi? Sayang tak ada penjelasan. Tapi masih relevankah dorongan primordial membentuk wadah dengan mengatasnamakan pribumi?

Jika perjuangannya adalah demi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka sektor ini tak kenal pribumi maupun bukan. Hanya ada pengusaha ulet dan berhasil serta pengusaha yang ulet tapi gagal.

Jika pribumi berarti penghuni asli, lahir di sini, apa kriterianya? Nenek moyang sebagian pribumi itu datang dari Cina Selatan bukan? Kini kawasan tersebut termasuk Cina Barat Daya, di Provinsi Kunming.

Baiklah, itu masih teori. Bisa saja tidak benar. Namun intinya, klaim tentang pribumi dan nompribumi itu membingungkan. Lebih membingungkan lagi orang keturunan Arab dan Eropa jarang dilabeli sebagai nonpri. Arab ya Arab. Eropa bisa Belanda, Jerman, Prancis. Kalau Uzbekistan itu Asia atau Eropa? Tidak penting, pokoknya Uzbek dan tak perlu label nonpri.

Berikut ini nama-nama yang diusulkan oleh HIPPI. Ternyata ada nama James Ryadi (Lippo). Lagi-lagi kata “pribumi” masih membingungkan:

  1. Chairul Tanjung, tetap dipertahankan sebagai Menko Perekonomian
  2. M.Lutfi, tetap dipertahankan sebagai Menteri Perdagangan
  3. Chatib Basri, tetap dipertahankan sebagai Menteri Keuangan
  4. Suryo B sulisto, Ketua Kadin Indonesia
  5. Erwin Aksa, Wakil Ketua Kadin dan mantan Ketua HIPMI
  6. Eddy Kuntadi, Ketua Kadin Jakarta
  7. Sandiaga Uno, CEO PT Saratoga Group
  8. Rachmat Gobel, CEO PT Panasonic Group
  9. Chris Canter, Wakil Ketua Umum Kadin
  10. Mahendra Siregar, tetap dipertahankan sebagai Kepala BKPM
  11. Gita Wirjawan, Mantan Menteri Perdagangan
  12. Bayu krishnamurti, Wakil Menteri Perdagangan
  13. James Riyadi, CEO PT Lippo group
  14. Bustanul Arifin, Pengamat Ekonomi Pertanian
  15. Irianto simbolon, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnakertrans
  16. Ilham Akbar Habibie, Ketua tim pelaksana dewan TI dan komunikasi nasional
  17. Faisal Basri, Ekonom
  18. Aviliani, Ekonom
  19. Suryani Motik , Ketua DPP HIPPI dan mantan Ketua IWAPI

Leave a Reply

Your email address will not be published.