Pilih Pilkada langsung atau dipilihkan oleh DPRD?

Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, salah satu hasil pilkada langsung • Foto: Tempo

Beritakabar.com | DPR 2009-2014 yang mau habis masa kerjanya terus ngotot kejar setoran. Mereka membahas RUU Pemilihan Kepala Daerah yang menyimpan banyak persoalan yang perlu dipelajari secara matang. Apa saja misalnya?

Bisa kembali ke jaman dulu. Perkembangan terakhir, Koalisi Merah Putih pekan ini menyetujui usulan pemerintah agar Pilkada dilakukan oleh DPRD. Tidak ada lagi Pilkada langsung, rakyat yang mencoblos. Mirip jaman dulu.

Kenapa Pilkada langsung ditakuti? Nyatanya  Pilkada langsung itu boros, rawan korupsi, dan memicu konflik antar pendukung. Pokoknya banyak mudarat daripada maslahat.

Kata Agun Gunanjar drai Golkar, “Demokrasi langsung itu lebih pada demokrasi kuat-kuatan material.” Yang dia maksudkan material adalah uang.

Siapa yang pro Pilkada oleh DPRD? Koalisi Merah Putih yang beranggotakan Golkar, PAN, PPP, PKS, Gerindra, dan tambah Demokrat. Nanti mereka mayoritas di parlemen, mengalahkan koalisi PDIP-PKB-Hanura-Nasdem.

Selain mudarat, adakah maslahat Pilkada langsung? Ada tentu saja. (1) Memperkecil risiko aspirasi rakyat tak diredam untuk kemudian dibengkokkan oleh DPRD. () Ada peluang memunculkan tokoh alternatif dari jalur independen. () Lebih partisipatif, rakyat bertanggung jawab atas bupati dan walikota yang mereka pilih sendiri

Memang ada berapa banyak pilkada nantimya? Tahun 2015 ada 204 pilkada. Tahun 2018 ada 285 pilkada. Tahun 2020 ada 539 pilkada. Kalau RUU ini gol, semuanya bisa dilakukan serentak sehingga lebih hemat.

Adakah garansi bahwa pilkada yang hemat dan serentak menghasilkan pemimpin yang layak? Belum terbukti  karena pilkada versi baru oleh DPRD belum dicoba. Pada jaman dulu terutama Orde Baru, sebelum pemilihan wali kota dan bupati pun hasilnya bisa ditebak karena ada “paket jadi” dan “paket mentah”. Persoalan dulu dan nanti adalah apakah anggota DPRD lebih patuh kepada fraksi/partai atau nurani dan konstituennya.

Lebih banyak mana hasil bagus atau hasil jelek dari pilkada langsung? Perlu diteliti oleh yang ahli dan berwenang. Pilkada langsung juga menghasilkan wali kota Bogor Dani Budiarto (dulu diusung oleh PDIP, sudah tak menjabat lagi, terkenal karena menghalangi GKI Yasmin dengan bantuan laskar) dan kepala daerah lain yang pro-perda sektarian (lihat laporan Wahid Institute; lihat juga opini Jusuf Kalla). Kebetulan sebagian dari dari mereka menjadi urusan KPK.

Pilkada langsung yang boros itu juga menghasilkan Jokowi (Solo, DKI), Ahok (Belitung Timur, DKI), Ganjar Pranowo (Jateng), Tri Rismaharini (Surabaya), Bima Arya Sugiarto (Bogor), Ridwan Kamil (Bandung), dan Ali Yusuf (Sawahlunto), untuk sekadar contoh.

Akankah RUU jadi UU? Masih ada penolakan dari elemen masyarakat. “Masyarakat sipil mendesak DPR dan pemerintah menunda pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada dan menyerahkan pembahasannya kepada anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2014,” ujar Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta, Selasa (/9/2014).

baik dan buruknya pilkada langsung

Baik dan buruknya pilkada langsung. Anda suka pemilihan langsung atau tak langsung?

Sumber a.l.; Koran Tempo, Tribun News

Leave a Reply

Your email address will not be published.