Salah Jokowi kenapa menang sehingga Pilkada kembali ke Orba

Ilustrasi • Foto: superbwallpapers.com

Ilustrasi • Foto: superbwallpapers.com

Coba kalau Jokowi-Kalla kalah dalam pilpres, dan perolehan PDIP cuma nomor dua atau tiga bahkan empat, tampaknya urusan takkan rumit. Semua akan seperti sedia kala, business as usual.

Kemenangan Jokowi-Kalla (padahal Kalla orang Golkar), sebelumnnya kemenangan partai pengusungnya dalam pilpres, akhirnya membuka pandora. Banyak yang tak suka. Masalahnya siapa yang tak suka, elite partai atau massa akar rumput?

Soal data, dari pemborosan biaya pilkada yang Rp57 triliun, sampai 337 kepala daerah ternyata terlibat korupsi, itu memang bisa jadi senjata bagi yang pro-Pilkada via DPRD maupun Pilkada Coblos Langsung.

Maka pilihannya jadi “mau pilkada tak langsung yang kelihatan murah di muka tapi super jebol di belakang” ataukah “pilkada langsung memang mahal tapi itulah ongkos belajar karena manusia bukan keledai“?

Memang kalau kultur pemain kalap (tak mengakui lomba balap karung setelah kalah) dibawa-bawa, apapun bisa jadi dalih. Nilai plus contoh buruk adalah mudah ditularkan apalagi kalau pemainnya banyak, sedangkan contoh baik agak seret ditularkan karena harus adil terhadap diri sendiri.

rsz_mengawasi_anggota_dprd_tak_lebih_50-Jokowi mengacak-acak tatanan

Masuknya Jokowi ke pesta jambore merusak keseimbangan yang kadung ditata bareng sambil bersaing.

Tuan Penunggang kuda sudah 10 tahun ancang-ancang, lewat organisasi tani segala dan menjual sebagian aset.

Si datuk lumpur kadung percaya diri bahwa uang adalah kuasa. Sial, ketika dia jadi nomor dua dalam pileg eh seperti pilek beneran, tak ada yang mau diajak berpasangan.

Sementara pangeran rambut putih pada 2013 sempat membubarkan tim sukses karena menyembul gejala Jokowi mau ikut jambore.

Tokoh lain masih ada. Masing-masing dengan masalahnya tapi keinginan mereka sama, yaitu jadi numero uno.

Jokowi mengacak tatanan jambore. Bawa tenda sendiri. Tidak mentereng tapi dipuji penonton dan kemudian menang lomba panjat pinang dan jadi kontestan favorit.

Kalau gugus depan banteng yang mengusung Jokowi sih mudah. Niatnya dapat 27% kursi, ternyata gagal. Itu bagus bagi lawan. Pada 1999 dengan 33.74% saja gudep banteng bisa dikerjain, apalagi sekarang dengan UU MD3 versi revisi: banteng tak otomatis dapat kursi ketua DPR.

Jangan biarkan Jokowi melenggang…

Cara untuk mengerem Jokowi – yang sejak awal menahan diri untuk rendah hati, tapi memancarkan pesan bahwa dia didukung rakyat (bukan partai) – adalah menjegalnya.

Pertama melalui revisi UU MD3. Tujuannya supaya kemepimpinan DPR tak jatuh ke tangan PDIP sebagai si nomir satu yang mengangkat Jokowi itu.

Kedua melalui ranjau buatan pemerintah bernama RUU Pilkada. Diajukan pada 2012 tapi dicuekin DPR (karena utang legislasi masih banyak), akhirnya menjelang usai masa jabatan, ehhhh RUU Pilkada dikebut.
Ranjau digoreng. Dulu hampir semuanya menolak usulan pilkada oleh DPRD. Coblos langsung itu paling sip. Tapi setelah hasil Pemilu 2014 (Pileg dan Pilpres) kurang merdu bagi mereka, RUU diarahkan agar pilkada dilakukan oleh DPRD.

Kembali ke Orba? Hanya kebetulan, bukan itu tujuannya. Dengan menguasai 31 DPRD di 34 provinsi, kelak pilkada akan menghasilkan kepala daerah pilihan dewan (bukan rakyat). Kalau RUU bisa gol, untuk sementara ada cara mengepung presiden Jokowi melalui kepada daerah dan DPRD.

Jadi pengaruh koalisi pendukung Jokowi bisa dibendung karena dari sisi jumlah kursi juga kalah, lalu kebijakan Jokowi meskipun tidak pakai kabinet parlementer, juga takkan mulus.

Ironi demokrasi?

Dari sisi spirit memang aneh partai-partai ingin kembali ke jaman Orba. Tapi inilah dinamika politik. Misalkan pada 2019 nanti ternyata Jokowi keok, begitu juga PDIP, bisa asaja aturan dimainkan lagi atas nama demokrasi dalam arti “kalau banyak yang mau berarti demokratis”.

Pragmatisme jangka pendek membuat partai-partai itu memutihkan semua jalan, sambil mengabaikan nilai-nilai demokrasi bahwa kedikatoran mayoritas untuk kepentingan sesaat itu bisa berbahaya, bahkan melawan nilai-nilai idiil milik partai. Artinya dalam segala perkara partai lebih bijak dan pintar daripada rakyat dan sudah pasti benar. Lalu?

“Rasain loe! Emang enak?” begitu kira-kira salam dari lawan buat Jokowi. Sejak awal kampanye Jokowi bilang berkali-kali takkan berbagi kekuasaan.

Eh, jangan-jangan nantinya pilpres akan dikembalikan lagi ke MPR, bukan coblos langsung? Siapa tahu lho… Bagai partai, posisi tawar-menawar pemilihan tak langsung lebih menyenangkan karena hanya mengurusi hampir 700 kepala; bukan jutaan kepala yang sulit dikendalikan. Itulah tafsir sepihak masa kini/nanti tentang “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

  1. […] halnya opini sebelumnya, yang bertajuk “Salah Jokowi kenapa menang sehingga Pilkada kembali ke Orba”, maka pendapat Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, pun senada. […]

    Reply
  2. […] Nama peserta baru itu Jokowi, yang menggandeng orang lama bernama Jusuf Kalla. Lihat arsip: Salah Jokowi kenapa menang dan Opera KMP: obrak-abrik […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.