Opera Koalisi MP: hati panas, sirkuit Tamiya diobrak-abrik

Ilustrasi: sirkuit Tamiya • Foto: TamiyaPerth.com

Ilustrasi: sirkuit Tamiya • Foto: TamiyaPerth.com

Polah Koalisi Merah Putih itu cuma “menghukum rakyat” karena pilihan rakyat saat Pilpres tak sebanyak saat Pileg yang menguntungkan perolehan kursi koalisi.

Seperti halnya opini sebelumnya, yang bertajuk “Salah Jokowi kenapa menang sehingga Pilkada kembali ke Orba”, maka pendapat Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, pun senada. Kalau menjadi kalimat berandai-andai adalah “Tidak akan terjadi jika pemenang Pilpres adalah Prabowo-Hatta.” (Kompas hari ini, 12/9/2014)

“Golkar itu dinamis, bisa saja hari iniHampir semua orang, termasuk orang awam, merasakan aroma itu. Apa dong? Aroma sakit hati yang bermula dari kejengkelan karena kalah Pilpres.

Kenapa jengkel? Karena pileg memberikan 353 kursi (63%) kepada KMP (tanpa suara Partai Demokrat) tapi nyatanya calon capres-cawapres mereka kalah.

Kesal dong. Serasa dikhianati pemilih, dulu memilih partai dan caleg bisa diarahkan, tapi giliran memilih presiden, eh… pada semaunya sendiri, tak mau diatur. Bahkan diempanin kabar bohong alias kamanye item saja banyak yang kebal. Maka rakyat harus dikasih pelajaran agar jangan ngeyel kepada partai.

Anggota KMP adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Cara untuk menghabiskan (bukan mengobati) kejengkelan adalah merevisi UU MD3 dan mendorong RUU Pilkada yang anti-pemilihan langsung. Mirip anak kecil mengobrak-abrik sirkuit Tamiya dan mobil-mobilan yang ada untuk menyalurkan amarah akibat kalah.

Karena marah, maka keinginan sesaat pun dimanjakan. Realitas bahwa sudah menguasai mayoritas kursi DPR itu enak buat jadi oposisi masih dianggap kurang. Bukan karena tak percaya diri tapi lantaran hati masih mendidih.

Maka kalau ada yang bilang KMP itu rindu Orba, ohhh… itu salah. Bagi KMP tak sejauh itu isunya, yang penting menebus kuciwa dengan ilusi “kalah di Istana Presiden gak soal, yang penting menguasai 31 dari 34 Istana Bupati/Walkot”.

Kenapa mayoritas kepala daerah ogah? Ya jelaslah, mereka naik melalui pemilihan langsung. Terlepas dari ada money politics atau tidak dulunya, mereka tahu kalau dipilih oleh DPRD bakalan disdadera.

Bisa jadi sapi perah, kata Ahok (Wagub DKI). Kalau Ridwan Kamil (Walikota Bandung) tak ambil pusing kemauan partai pengusungnya, Gerindra dan PKS. Dia merasa bukan kader, masuk jadi anggota saja belum, jadi tidak bisa dipecat. Yang penting menolak Pilkada oleh DPRD.

Deklarasi 49 bupati dan 11 walikota kemarin (11/9/2014) di Jakarta, yang menolak Pilkada oleh DPRD, adalah tamparan bagi KMP. Sebagian dekalarator itu diusung oleh partai dar KMP.

Malu dong? Kemungkinan KMP tidak malu dan tak merasa dipermalukan dengan segala rupa penentangan, termasuk oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Persoalan ada pada pentolan partai, kapankah hati mereka mulai mendingin dan pikiran mulau agak jernih.

Jusuf Kalla, wapres terpilih, yang notabene orang Golkar itu, berujar, “Golkar itu dinamis, bisa saja hari ini berkoalisi, lalu besok berubah. Itu biasa, namanya juga politik.”

Sekarang KMP lagi mengincar pos di Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap partai menyumbang minimal satu pendaftar. Misalnya Rama Pratama dan Sohibul Imam (PKS). Dari pihak seberang juga ada, misalnya Nur Yasin (PKB).

  1. […] Demokrasi langsung telah memberi pelajaran kepada Bowo, bahwa sepuluh tahun bermain akhirnya dikalahkan peserta baru yang tiba-tiba masuk gelanggang. Nama peserta baru itu Jokowi, yang menggandeng orang lama bernama Jusuf Kalla. Lihat arsip: Salah Jokowi kenapa menang dan Opera KMP: obrak-abrik sirkuit […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.