Catatan penutup pekan: mari menjegal Ahok

Wakil Gubernur DKI Ahok Basuki Tjahaja Purnama yang tak diinginkan jadi gubernur • Fto: Tempo (tanpa ijin)

Wakil Gubernur DKI Ahok Basuki Tjahaja Purnama yang tak diinginkan jadi gubernur • Foto: Tempo (tanpa ijin)

Lulung dari PPP akan membinasakan karier Ahok.  Taufik dari Gerindra akan memakzulkan Ahok. Ada pula yang akan menolak pengunduran Ahok – akal DPRD ini pernah mengenai wagub Prijanto.

Beritakabar.com | Orang bisa tak menyukai Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran alasan di luar kinerja, yaitu karena ceplas-ceplosnya. Maka selama Ahok bekerja benar dan tak korupsi maka cara melawannya adalah dengan tiga isu.

Pertama: karena Ahok berdarah Tionghoa. Kedua: Ahok Kristen padahal mayoritas penduduk DKI itu muslim. Ketiga: isi omongan Ahok dan cara menyatakannya sering bikin kesal – yang ini bisa dibuat delik aduan supaya menjadi perkara hukum.

3 JURUS MENJEGAL AHOKKenapa Lulung akan membinasakan Ahok? Abraham Lunggana (Lulung, PPP), anggota DPRD 2014-2019, tersinggung karena Ahok mengomentari pro-kontra RUU Pilkada dengan menyebutkan bahwa pilkada oleh DPRD menjadikan kepala daerah sebagai “sapi perah”.

Meskipun tak menyebutkan “DKI”, Lulung merasa itu ditujukan untuk DPRD DKI. Maka dia akan menggunakan hak interpelasi agar karier Ahok binasa. Dulu Lulung menyebut Ahok gila, kesehatan jiwanya harus diperiksa.

Tanggapan Ahok Kamis lalu (11/9/2014), “Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa.”

Kenapa M. Taufik akan memakzulkan Ahok? Serupa dengan Lulung, Taufik dari Gerindra tersinggung oleh ucapan Ahok. Justru karena Ahok tak menyebutkan “DKI” maka berarti semua DPRD di Indonesia, sebagai lembaga-lembaga negara, telah dihina oleh Ahok.

Pekan depan Taufik akan melaporkan Ahok ke polisi. Arahnya, kata Taufik Jumat (12/9/2014) lalu, supaya kasusnya jadi pidana sehingga ada alasan untuk menggulingkan Ahok.

Jika terbukti, pelanggaran hukum oleh Ahok bukanlah korupsi (kejahatan luar biasa selain terorisme dan narkoba) melainkan penghinaan terhadap lembaga negara.

Mudahkah interpelasi dan pemakzulan terhadap Ahok? Untuk interpelasi maupun pemakzulan harus didukung 2/3 anggota DPRD – artinya 71 dari 100 kursi. Nah, dari 100 kursi itu, yang 28 kursi milik PDIP.

Kalau ditambah dukungan dari Nasdem, PKB, dan Hanura, kekuatan yang menolak interpelasi maupun pemakzulan jadi 49 kursi. Artinya gerakan pro-interpelasi/pemakzulan tak sampai 2/3.

Adakah celah hukum untuk mengganjal Ahok? Bila mengacu UU Pemerintahan Daerah, Ahok bisa menjadi Gubernur DKI secara definitif kalau sebelumnya mengundurkan diri sebagai Wagub sebagai konsekuensi gubernurnya (Jokowi) mengundurkan diri.

Senjata bagi DPRD adalah menolak permohonan diri Ahok (juga mungkin Jokowi) sehingga Ahok hanya menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI – bukan gubernur penuh dengan segala kewenangannya.

Cara untuk menolak pengunduran diri Ahok tak perlu pakai argumentasi. Cukup mengerahkan anggota DPRD dari fraksi apapun untuk tak menghadiri rapat paripurna agar sidang tak memenuhi kuorum.

50-3Apakah cara mencegah tercapainya kuorum pernah terbukti? Ya, saat kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012). Wagub Prijanto yang tak cocok dengan Fauzi mengajukan permohonan pengunduran diri namun sidang paripurna DPRD untuk memutuskannya selalu dibikin tak mencapai kuorum. Kalau kuoru tak terpenuhi maka tak dapat mengambil keputusan, kalaupun diputuskan juga tidak sah.

Akibatnya meski Prijanto sudah kapok jadi wagub, secara hukum masa jabatannya tetap 2007-2012. Bahwa dia aktif atau tidak itu soal lain.

Bagaimana kalau pengunduran diri Ahok ditolak oleh DPRD? Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah, DPRD DKI bisa menunjuk pejabat Kemendagri sebagai penanggung jawab jabatan Gubernur dan Ahok tetap wakil gubernur.

Upaya lain untuk menghadapi manuver politikus DPRD? Jokowi mengajukan uji materi Pasal 29 UU Pemerintaha Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya supaya DPRD tak bisa menolak permohonan pengunduran diri yang dia ajukan 2/9/2014 lalu.

“Asal dia Lebaran enggak mudik, dia-2Apakah berarti Ahok dimusuhi oleh partai Islam dan masyarakat Betawi? Tidak. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (PKS) mengatakan bahwa fraksinya tak akan ikut melaporkan Ahok ke polisi. “Kami tidak tersinggung karena tidak merasa melakukan tudingan itu,” kata Sani.

Sedangkan Muhammad Rodja, politisi senior PPP, mantan Ketua Komisi Anggaran DPRD DKI, menyesalkan cara Lulung. “Sikap Ahok itu benar. Ahok lebih gentlemen. Dasar dia bilang itu apa? UU-nya jelas. UU negara kita, kalau gubernur berhalangan, tetap akan diganti wagub. Wagub naik jadi gubernur, kalau ada yang menghalangi, itu urusan negara,” kata Rodja, Jumat (12/9/2014).

Sedangkan Edi Marzuki Nalapraya (Wagub DKI 1984-1988, tokoh Betawi, tokoh silat) lebih tertarik membahas wakil untuk Gubernur Ahok. “Tinggal Pak Ahok ngomong baik-baik, mau milih siapa,” katanya.

Tentang syarat, Edi hanya ingin wagub yang lebih gesit daripada Ahok. Harus orang Betawi? Edi tak punya preferensi etnis. “Asal dia Lebaran enggak mudik, dia orang Betawi,” kata Edi.

Edi mencalonkan Nachrowi Ramli, pemuka Bamus Betawi, bekas cawagub Pilkada DKI 2012. Sementara Boy Sadikin, politikus PDIP, juga diusulkan oleh sejumlah pihak jadi wagub.

Dari aneka sumber a.l.: Kompas, Koran Tempo, Liputan 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.