SBY penentu nasib Pilkada (dan Jokowi juga)

rsz_sby_jadi_penentu-

Kekuatan di DPR yang mau pensiun itu mayoritasnya suka Pilkada oleh DPRD karena Demokrat mendukung Koalisi Merah Putih. Kalau SBY berbalik arah, suara pro-Pilkada langsung oleh rakyat akan menang.

Penentangan terhadap RUU Pilkada yang akan dibuat pemilihan oileh DPRD kian kencang. Bahkan kemarin (14/9/2014) ibu-ibu berdemo menentang Pilkada via DPRD. Masih ada peluang mencegah Pilkada oleh DPRD.

Bagaimana caranya? Mengubah perbandingan suara di DPR, dari mayoritas ingin Pilkada via DPRD menjadi mayoritas ingin Pilkada langsung oleh rakyat.

Saat ini perbandingan pro-Pilkada via DPRD dan Pilkada langsung oleh rakyat adalah 421 suara lawan 139 suara.

Pemilik 421 suara adalah Gerindra (26), PAN (46), Golkar (106), PKS (57), PPP (38), dan Demokrat (148).

Pemilik 139 suara adalah PDIP (84), PKB (28), dan Hanura (17). Kalau 148 suara Demokrat mau menyeberang, mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, maka secara teoritis tidak ada Pilkada oleh DPRD.

139607174464676128Adakah peluang lain? Untuk mendukung langkah SBY mengajak Demokrat berpaling adalah jaminan dari Jokowi bahwa dia mau bernegosiasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Persoalan jadi rumit — sejak revisi UU MD3 hingga RUU Pilkada — karena manuver KMP. Mereka menang pileg, menguasai parlemen dengan mandat rakyat, tapi ternyata untuk memilih presiden itu rakyat punya kehendak sendiri.

Mereka jengkel karena sejak awal Jokowi bekoar tak akan berbagi kekuasaan. Cara untuk memberi pelajaran kepada Jokowi (agar tahu diri, jangan sok) dan memberi pelajaran kepada rakyat (bahwa hak mereka bergantung pada partai) adalah menjadikan kepala daerah sebagai oposan istana.

“Bisa saja ada deal politik. Ini merupakan bagian dari peta koalisi di parlemen,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, kemarin (14/9/2014).

Apa ruginya kalau Jokowi berkompromi? Bola ada di Jokowi, mau kompromi atau tidak. Risikonya kalau dia memberikan konsesi kepada KMP berarti melanggar janji kampanye soal bagi-bagi kekuasaan. Tanpa komunikasi yang baik, bahwa kompromi harus dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi demi kemaslahatan bagi NKRI, para pemilih Jokowi bisa kecewa.

Dari berbagai sumber a.l.: Kompas, Koran Tempo

Leave a Reply

Your email address will not be published.