RUU Pilkada dan suara Demokrat yang tak bulat

rsz_4pilkada_via_dprd-2

Bukan jaminan instruksi SBY ke fraksi Demokrat di DPR dituruti. Dalam penentuan RUU Pilkada ada yang berpeluang membelot setahu ketua fraksi. Tapi dari Golkar juga ada yang membelot atau mbolos.

Beritakabar.com | Perimbangam kursi di DPR sebenarnya bukan matematika rumit karena tak ada jumlah pecahan. Tapi bisa jadi masalah karena perolehan kursi sebuah partai belum tentu klop dengan jumlah suara. Misalnya untuk pro-kon RUU Pilkada 25 September nanti: mau pemilihan langsung atau lewat DPRD? Ada beberapa skenario.

Komposisi sekarang bagimana? Di atas kertas, setelah Demokrat meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) maka suara Kaolisi Indonesia Hebat (KIH, Pro-Jokowi-Kalla) yang pro-pilkada langsung jadi 287 suara (51,25%). Unggul tipis dari kubu pro-pilkada via DPRD yang 273 suara (48,95%).

Kalau dari Golkar ada yang membelot dari KMP? Peluangnya ada, cuma sekitar 14 orang, tapi lumayan bisa membuat KIH punya 310 suara (52,75%), melawan KMP yang 259 suara (46,25%). Kubu pro-pilkada menang.

Angka 14 di Golkar itu angka sementara, dari kalangan muda pembaruan (kubu Agus Guniwang Kartasasmita dan Poempida Hidayatullah). Masih ada peluang mengempiskan suara Golkar dari 41 anggota DOR 2009-2014 yang tak terpilih lagi.

Mereka bisa menyeberang, atau membolos, dengan efek suara KMP berkurang, tapi tak peduli kalau dikasih sanksi oleh Ketua Aburizal Bakrie karena takkan duduk di Senayan lagi.

Kalau dari Demokrat ada yang bandel, dukung KMP? Kemungkinan itu ada karena Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf menyatakan beda pendapat itu wajar dan fraksi takkan menjatuhkan sanksi.

Demokrat tak kompak sehingga kesannya bermuka dua? Nurhayati berkilah, “Sanksi diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.”

Dari 149 kursi Demokrat hanya 35 orang yang akan ikut formasi DPR 2014-2019. Ada peluang mereka yang tak terpilih lagi, sebagian dari 114 orang, akan mengabaikan perintah SBY, lalu memilih mendukung KMP.

Kalaupun tidak membelot, ada juga yang berkemungkinan membolos sehingga suara Demokrat jadi ompong sebagian, dan kekuatan KIH pun berkurang.

Kesimpulannya? Jadi posisi pro-pilkada langsung belum aman benar. Nasib pro-pilkada langsung tergantung pada para politikus yang sebagian hanya berpikr jangka pendek yaitu aman-tidaknya karier politik mereka.

Dari berbagai sumber a.l.: Kompas, Tempo

Leave a Reply

Your email address will not be published.