200 bos ISP ogah masuk bui, mau setop internet

Ilustrasi: acara peluncuran produk IM2 Indosat • © Foto:  tidak diketahui

Ilustrasi: acara peluncuran produk IM2 Indosat • © Foto: tidak diketahui

Ancaman dari APJII, bukan untuk sabotase ekonomi nasional biar tekor Rp270 miliar per hari. Hanya bentuk protes terhadap ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam bisnis internet: 200 bos ISP terancam masuk bui karena sewa frekuensi.

Beritakabar.com | APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) melalui ketua umumnya, Samuel A. Pangerapan, pekan ini meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) soal bisnis telekomunikasi dalam urusan internet. Rilisnya dimuat kemarin (26/9/2014)  di situs APJII.

Apa masalah utama? APJII tak mau dianggap melanggar hukum lalu 200 pemipin PSP dipidanakan atas tuduhan korupsi gara-gara kerja sama operasional antara mereka dengan perusahaan telekomunikasi.

indar-atmanto

Indar Atmanto, Dirut IM2, yang mulai 16 September menghuni penjara koruptor Sukamiskin

Memang ada kasus kriminalisasi? Juli 2013 Direktur Utana IM2 (Indosat Mega Media) Indar Atmanto divonis 4 tahun penjara karena “melakukan korupsi yang merugikan negara Rp1,36 miliar”. Juli lalu Mahkamah Agung menolak kasasi Indar dan mengukuhkan hukuman 8 tahun penjara. Sejak 16/9/2014 Indar menghuni penjara Sukamiskin, Bandung, Jabar.

Padahal Indar sebagai direktur melakukan bisnis biasa, memanfaatkan frekuensi dari perusahaan induknya, Indosat. Pihak Indosat tidak menganggap praktik IM2 dan direkturnya itu sebagai kejahatan. Cuma soal sewa dan bayar-membayar biasa.

APJII yang anggotanya juga melakukan praktek serupa IM2 tak mau dipidana. Maka mereka minta kepastian hukum bernama fatwa. Kasus ini menjadi urusan kriminal karena Kejaksaan Agung sehingga Humprey Djemat dari Asosiasi Avokat Indonesia tahun lalu mengatakan kredibilitas kejaksaan dipertaruhkan.

Kenapa bisa terjadi kriminalisasi? Hakim tak mempertimbangkan bahwa praktik ini adalah aksi korporasi perusahaant erbuka, bukan tindakan poerorangan direktur untuk memperkaya diri.

Bukankah ada yang dirugikan? Temuan BPK tidak sah dan cacat hukum oleh pengadilan. BPK menyatakan IM2 merugikan negara Rp1,3 triliun.

Lantas bagaimana Indosat? Perusahaan ini sudah melunasi fee frekuensi 2,1GHz sebesar Rp320 miliar dan hak guna frekuensi Rp1.37 triliun. Tidak ada kerugian negara.

Adakah kejanggalan lain? Dakwaan jaksa akhirnya berubah. Semula tentang penggunaan bersama frekuensi oleh Indosat dan IM2 menjadi penggunaan frekuensi tanpa izin menteri.

Kalau APJII mogok berapa kerugian nasional? Menurut Samuel potensi kerugian Rp270 miliar sehari. Industri lain yang akan terpukul adalah pasar modal, bisa mencapai Rp90 miliar sehari.

| Dari berbagai sumber a.l.: APJII, JPNN, Tempo, AAI

Leave a Reply

Your email address will not be published.