UU Pilkada: enaknya ditandatangani presiden atau tidak?

Jokowi dan DBY • Foto: tidak diketahui (maaf)

Jokowi dan DBY • Foto: tidak diketahui (maaf)

Dua ahli hukum tata negara berbeda pendapat. Bagi Rafly Harun, jika SBY tak tanda tangan UU tetap akan berlaku setelah 30 hari. Bagi Yusril Ihza Mahendra, SBY maupun Jokowi tak perlu tanda tangan sehingga UU tak berlaku.

Beritakabar.com | Senin kemarin (29/9/2014) ahli hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa UU Pilkada tetap memiliki legalitas kuat meskipun tak ditandatangani oleh Presiden Susilo Yudhoyono.

Kenapa tetap berlaku? “Suatu undang-undang akan sah dalam 30 hari jika presiden tidak menandatanganinya,” kata Refly. Jadi upaya SBY itu, “Sudah terlambat.”

Tapi ada yang yakin takkan berlaku? Itu keyakinan Yusril saat dimintai saran oleh SBY di Kyoto, kemarin. Intinya, SBY maupun Jokowi tak usah menandatangani naskah UU Pilkada. Yusril juga sudah memberitahu presiden terpilih Joko Widodo.

Kenapa Yusril yakin? “Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi. Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku.”

Apa kata ketua Makamah Konstitusi? Hamdan Zoelva mengakui ditanya oleh SBY via telepon internasional. Kepada SBY Hamdan bercerita, Presiden Megawati dulu tak menadandatangani UU Pemekaran Kepulauan Riau. Namun, berdasarkan pasal 20 ayat UUD 1945, undang-undang tersebut akhirnya tetap sah.

Sumber:  Kompas, Merdeka, Kontan, Tempo

Leave a Reply

Your email address will not be published.