Tukang sate, foto Jokowi, dan simalakama pertama

Ini bumbu sandungan Jokowi sebagai presiden: tercitrakan memperkarakan juru tusuk sate. Bisa menjadi santapan politik pedas.

sateeeeee-jokowi_wikimediacommonsDikabarkan, tersangka MA (24) pernah meng-uplaod gambar-gambar yang mencemarkan Joko Widodo. Salah satunya gambar Jokowi bermesraan dengan Megawati, Ketua Umum PDIP. Polisi menangkap MA Kamis pekan lalu (23/10/2014) di Jakarta Timur, namun baru diumumkan kemarin (28/10/2014).

Jokowi versus tukang sate. Hari ini isu yang membesar, juga di media sosial, adalah apakah layak Jokowi berurusan dengan asisten tukang sate yang tahu politik? Eva Sundari, mantan anggota tim sukses Jokowi, mengatakan Jokowi pasti memaafkan tersangka.

Bukan Jokowi maupun Megawati yang melaporkan. Soal tukang sate ini menjadi isu nasional karena penangkapan setelah Jokowi jadi presiden. Sebagai kasus, itu sudah dilaporkan oleh kuasa hukum PDIP Henry Yosodiningrat Juli lalu. Yang menunjuk Henry adalah Tajhjo Kumolo setelah dilapori Eva Sundari.

Tantangan komunikasi bagi Jokowi. Alhasil, Jokowi terhimpit opini: seorang presiden yang pro-rakyat dan mengakunya demokratis kenapa memperkarakan pembantu tukang sate bergaji Rp1,2 juta sebulan yang menjadi tulang punggung keluarga?

Orang kecil kecipratan racun kampanye hitam. Urusan MA berada di ranah hukum, antara lain UU ITE, namun juga kental persinggungan politik. Motor-motor pencemar Jokowi saat kampanye malah selamat karena yang diciduk cuma orang awam yang ikut-ikutan. Tapi bagi motor pencemar ataupu relawan pendukung Jokowi, rasa keadilan telah tersakiti.

Simalakama pertama. Masalahnya, kalau menghormati hukum Jokowi tidak boleh mengintervensi penyidikan. Tapi kalau diam saja atas nama kepatuhan hukum, Jokowi juga salah, kok seperti tak punya hati. Lagi-lagi pencemar Jokowi yang menularkan racun saat ini bersorak karena berhasil mempersembahkan buah simalakama produk dalam negeri.

Gerindra dan penghinaan terhadap presiden. Kalau menurut Martin Hutabarat dari Partai Gerindra pasal yang melarang penghinaan terhadap presiden itu perlu didukung, tapi itu dinyatakan April 2013. “Negara demokrasi bukan berarti kita bisa menghina Presiden. Ini kan bangsa beradab, kalau dibuat perlu, tetapi ancaman hukumannya jangan terlalu berat,” katanya waktu itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.