Masalah Ahok dan DKI adalah buah sakit hati

Ruwet benar soal pengganti Jokowi sebagai Gubernur DKI. Misalnya bukan Ahok juga akan selalu diganjal dan ditekan kecuali tiada lagi konflik di hulu.

mas-ahokBulan ini Basuki Tjahaja Purnama akan dilantik sebagai Gubernur DKI. Rencana penentangan tetap menguat, antara lain dari FPI. Habib Selon (Salim Umar Al-Attas), Ketua FPI FKI, bahkan mengancam akan setiap hari mendemo Balai Kota.

Sebenarnya di mana pokok masalahnya? Bukan di urusan legal bernama UU maupun Perpu. Masalah ada pada para mamot kekuasaan, dengan aktor antagonis Prabowo.

Misalkan Prabowo terpilih jadi presiden, dan lebih utama lagi sejak awal kampanye sudah tampak menang mutlak, takkan ada Koalisi Merah Putih dan perubahan UU MD3.

KMP mempertemukan aneka kepentingan. Misalnya menyalurkan kekesalan Ketua Umum Golkar. Partai yang cuma meraih 91 kursi di DPR (dalam pemilu 2009 dapat 107; pemilu 2004 raih 109), dan ketumnya (bernama Aburizal Bakrie) tak mendapatkan gandengan dalam pilpres –– bayangkan ditolak di depan publik nasional, termasuk oleh Prabowo.

Ikut KMP bagi Ical adalah serupa pelipur lara untuk cewek cakep yang tak dapat gandengan cowok menuju pesta. Ibaratnya setelah menemukan geng baru, tapi sebenarnya tak sehati, si cewek akan bilang kepada lawan, “Gue nggak masalah tanpa kalian. Di sini juga ada banyak temen yang asyik.”

Kekisruhan KMP, dan akhirnya kontra Koalisi Indonesia Hebat, sejak awal berimbas ke DKI. Adalah fakta bahwa mulanya Ahok diusung oleh Gerindra, dan Jokowi oleh PDIP. Yang terjadi kemudian Gerindra dan PDIP berseteru karena capres. Itu masih ditambah Ahok cabut dari Gerindra. Bagai partai, langkah Ahok serupa anak yang tak tahu diri.

Faktor berikutnya yang membuat rumit adalah soal kepribadian. Ahok memang bukan Jokowi. Kalau soal lempang mungkin sama, tapi Ahok lebih temperamental, ekstrovert, dan kurang luwes berdiplomasi, namun dalam beberapa hal terlalu cuek sehingga tampak menyelepekan lawan.

Tapi misalkan Ahok adalah orang rendah hati, sangat bisa menahan diri, jarang bicara, maka kalimat pendek “Nggak jadi gubernur nggak masalah, bukan urusan saya” pun bisa menjadi masalah. Bagi lawan, termasuk FPI, yang bersangkutan saja tak peduli dengan jabatannya kenapa harus didukung? Sebenarnya tanpa faktor kepribadian, siapapun pengganti Jokowi akan menemui masalah karena dari hulu ada konflik. Ditambah faktor kepribadian jadilah drama seru.

Kembali lagi kepada pengandaian, kalau saja Prabowo yang jadi presiden, bahkan sejak sebelum kampanye dia sudah menang mutlak di pasar opini publik, takkan ada kekisruhan hingga ke gubernuran DKI.

Jarum sejarah tak dapat diputar balik. Proses politik pasca-Pilpres 2014 menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Kalau gagal akan menjadi spidol merah bagi Jokowi. Kalau semua bisa teratasi selama lima tahun masa keprisidenan juga belum tentu layak puji.

Menjadi pemimpin di Indonesia memang tak gampang karena kita sedang belajar demokrasi. Banyak hal yang belum jelas, bahkan ada hal yang tiba-tiba jelas tapi bukan kemauan rakyat, misalnya pilkada tak langsung dan partai pemenang belum tentu memimpin parlemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.