Partai Golkar : Kisruh kekuasaan uang

imanBioHotel Westin Nusa Dua, Bali pernah mencatat kegalauan Akbar Tanjung pada Munas Partai Golkar bulan Desember 2004.
Saat itu dia harus menyerah kalah dengan Jusuf Kalla. Kalau dilihat prestasinya, justru Akbar Tanjung bisa dan layak maju lagi menjadi Ketum Golkar. Dia membawa Golkar menjadi partai pemenang pemilu legislative 2004, setelah melewati prahara badai yang menghantam partainya pasca reformasi.

Ironisnya, para kader tidak menginginkan Akbar menjadi Ketua umum Partai Golkar lagi. Prestasi bukan merupakan tolok ukur. “ Gizi “ yang menjadi parameter. Akhirnya Jusuf Kalla dengan didukung Pemerintah dan sejumlah pengusaha seperti Aburizal Bakrie dan Edward Suryajaya, bisa melengserkan Akbar Tanjung.
“ Uang saya tak sebanyak itu “ bisik Akbar Tanjung kepada Ferry Mursyidan Baldan – yang saat itu menjadi salah satu team suksesnya – usai kekalahannya.

Mantan Sekjen Partai Golkar, Sarwono Kusumaatmaja mengatakan sejak Munas Golkar di Bali itulah, ‘ gizi ‘ menjadi sesuatu syarat bagi kader kader. Sistem menjadi rusak, karena pekerjaan dan tujuan politik semata-mata soal logistik.

“Acara Golkar selama ini ramai karena mereka itu mau tahu bakal dapat apa dan berapa (uang),” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar di era orde baru tersebut.

Mengutip editorial Prisma Indonesia. Praktek permainan uang dalam Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, sangat kental. Seorang senior Partai Golkar bahkan mengatakan nilai politik-uangnya terbesar dalam sejarah Partai Golkar. Satu suara DPD Kabupaten/Kota berkisar 1 miliar rupiah, dan 2–5 miliar untuk suara DPD Provinsi. Jika kita berambisi menjadi Ketua Umum Partai Golkar, kita harus menyiapkan dana 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Sungguh angka sangat fantastis! Jumlah yang tak bakal mampu digalang politisi muda tanda dukungan kekuasaan ( baca : pengusaha ) berbasis uang.

Sumber lain, HM Roem, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan mengatakan bahwa dalam Munas 5 tahun lalu di Riau, satu suara dari DPD tingkat II dihargai Rp 500 juta. Roem memprediksi, di Munas Golkar yang akan digelar 2015 mendatang harga satu suara DPD Tingkat II akan sedikit lebih tinggi yakni mencapai Rp 700 juta. Itupun dianggap masih kecil. Ini belum harga suara DPD Tingkat I yang akan lebih tinggi.

Melchias Mekeng, politisi senior Partai Golkar dalam sebuah rapat team pemenangan seorang Kandidat caketum, mengatakan sebelum Rapimnas VII di Jogjakarta, seluruh ketua DPD Tingkat I se- Indonesia dikumpulkan di Bali oleh team pemenangan ARB. Masing masing ketua digelontorkan Rp 500 juta untuk mengikat dukungan ke ARB . Namun, seorang ketua DPD tingkat II Sulawesi Selatan yang menghadiri pertemuan itu membantah, bahwa ketua DPD-nya menerima uang tersebut.

Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah menyebut fenomena ini dengan istilah Gerontokrasi yang artinya penguasaan dan perlindungan politik dan ekonomi oleh kalangan tua. Gerontokrasi dalam parpol dapat tumbuh subur dan senantiasa dipelihara, karena sangat terkait dengan kemampuan mobilisasi dukungan finansial. Para kaum muda yang kemampuan finasialnya terbatas membutuhkan akses keuangan dari kelompok tua.

Kebutuhan finansial yang besar untuk menjalankan roda organisasi partai politik di Indonesia seolah takdir yang harus dipenuhi. Para politisi terjebak dalam persepsi, berpolitik itu sangat mahal. Mengelola parpol membutuhkan dana besar, dan untuk memenangkan pimpinan partai, sejak awal terpaksa masuk dalam lingkaran money politics.

Pertanyaannya apakah, Jusuf Kalla dengan dukungan Pemerintah akan bermain lagi dalam Munas ini. Dalam pertemuan Jusuf Kalla dengan salah satu kandidat Caketum baru baru ini. Mantan Ketum Partai Golkar itu mengatakan, “ Kalau mau melawan Pemerintah, kita bubarkan itu “.
Bukan Partainya yang dibubarkan, tetapi kelompok yang ingin Golkar tetap menjadi oposisi. Pemerintah memang berkepentingan untuk ‘ mengendalikan ‘ Golkar dalam masa kekuasaan Jokowi.

Dari beberapa calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju. Baru Agung Laksono dan Agus Gumiwang Kartasasmita yang jelas jelas mengatakan akan membawa Partai Golkar ke arah Pemerintah. Airlangga Hartarto mengatakan apabila terpilih sebagai ketua umum, dirinya ingin memposisikan Golkar secara realistis dalam menyikapi segala program pemerintahan Jokowi-JK. Sementara Aburizal berkepentingan untuk tetap membawa Partai Golkar dalam sandera koalisi Merah Putih. Partai ini menjadi satu satunya alat tawar Aburizal Bakrie , baik dalam deal politik maupun imperium bisnisnya yang sedang merosot.

Golkar1Tidak heran Aburizal Bakrie will do at any cost untuk mempertahankan ini, walau ia dikecam karena dianggap tidak tahu diri, dengan kegagalan Partai Golkar memenangkan pileg serta mencalonkan Presiden dari Partainya sendiri. Bagaimanapun se-bangkrutnya Aburizal Bakrie, ia masih memiliki sumber finansial yang kuat. Bahkan seorang kandidat Caketum lainnya, mengatakan dalam Munas mendatang, Aburizal Bakrie selain didukung oleh mafia migas, ia bisa meminta dana talangan dari Prabowo. Bukankah Prabowo berkepentingan agar Koalisi Merah Putih tetap eksis, karena dipastikan KMP akan bubar begitu Aburizal gagal menjadi ketum.

Jika hal itu benar benar terjadi. Hampir pasti Aburizal akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014 – 2019. Kecuali Jusuf Kalla kembali ‘ bermain ‘ dengan dukungan kekuasaan dan pengusaha pengusaha pro Jokowi. Tapi sepertinya ini juga berat, karena Jusuf Kalla tidak memiliki passion untuk ikut campur lagi dalam urusan Partai Golkar.

Melihat fenomena ini, bukan tidak mungkin kembalinya Aburizal Bakrie menjadi ketua umum Partai Golkar justru dianggap berkah oleh partai partai saingannya. Dipastikan Partai Golkar tidak bisa menjual lagi, sehingga diprediksi suaranya akan melorot lagi dalam pemilu 2019. Tentu sangat disayangkan jika partai Golkar harus semakin merosot menjadi partai satu digit, mengingat Partai ini salah satu model partai modern dan terbuka, dibanding partai partai lain yang dikuasai elit oligarki.

Hal ini diamini seorang kandidat Caketum Partai Golkar lainnya. dalam media visit di sebuah redaksi pemberitaan nasional. “ Kalau ARB kembali menjadi Ketua Umum, ini merupakan kemenangan awal dari imkamben dalam pemilu 2019 “

* Iman Brotoseno – @imanbr – blogger, pemerhati sosial politik

Leave a Reply

Your email address will not be published.