Salah Kaprah Hari Ibu Nasional 22 Desember

kongres perempuan

Tanggal 22 Desember selalu disalahartikan sebagai Hari Ibu/Mother’s Day daripada Hari Perempuan. Sebenarnya kesalahpahaman tersebut bisa dipahami karena mungkin masyarakat tumpang tindih dengan Hari Kartini yang dianggap sebagai peringatan emansipasi wanita. Lalu apa bedanya Hari Kartini dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember?

Makna peringatan Hari Perempuan dan Hari Kartini walau tampak sama tetapi sesungguhnya berbeda. Hari Kartini ditujukan untuk membangkitkan kesadaran emansipasi  perempuan,  bahwa perempuan berhak mendapat kesetaraan di berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan hingga politik. Sedangkan Hari Perempun mendorong perempuan agar lebih terlibat di aktivitas berbangsa, bernegara termasuk berpolitik.

Hal ini bisa dilihat dari sejarah 22 Desember itu sendiri. Pada tanggal tersebut Kongres Perempuan Indonesia  pertama kali digelar di Yogyakarta. Ada tiga poin penting yang dihasilkan dari kongres tersebut yaitu penambahan sekolah bagi anak perempuan, penambahan taklik (janji dan syarat perceraian) pada saat akad nikah, dan pemberian tunjangan kepada janda dan piatu pegawai pemerintah. Yang bisa dirasakan secara langsung oleh kita hingga saat ini, terutama yang muslim, ada di poin ke-2 yaitu pembacaan sighot taklik pada saat akad nikah. Sekaligus mengingatkan para suami kewajibannya terhadap istri dan konsekwensi jika tidak memberikan apa yang sudah menjadi hak istri.

hari perempuan

Arti penting lainnya dari Hari Ibu Nasional/Hari Perempuan adalah mengingatkan kaum perempuan untuk tidak terkungkung urusan domestik. Selama ini ada semacam persepsi bahwa berpartisipasi di politik dan kehidupan bernegara pasti njelimet, kotor, dan memusingkan. Malah perempuan terutama kaum ibu didorong untuk mengurusi keluarga/domestik saja, kiprahnya dibatasi cukup di rumah dan sekitarnya. Ngomongin politik seperti jadi hal tabu, lebih penting mengurus anak-anak. Padahal anggapan demikian salah besar. Akibatnya banyak perempuan yang tidak sadar dan tidak mengerti bahwa urusan negara sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Kedua hal tersebut (rumah tangga dan negara) bukan dua hal terpisah justru malah terkait.

Syukurnya iklim politik di Indonesia cukup menguntungkan perempuan yang ingin terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan didorong ikut berpolitik dengan jatah kuota wakil rakyat/anggota partai sebanyak 30%. Saat ini kita mengenal beberapa aktivis politik perempuan di pemerintahan. Harapannya mereka betul-betul menyuarakan dan memperjuangkan hak kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik tak terbatas pada kaum aktivis, ada juga ibu-ibu ‘biasa’ yang aktif menyuarakan haknya. Yang penting adalah jangan sampai kesalahpahaman makna Hari Ibu Nasional/Hari Perempuan makin menjauhkan perempuan dari politik. Kalau tidak, lalu suara perempuan akan disalurkan kemana?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.