Teuku Umar tertutup untuk Rini Soemarno ?

KisruhHubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi ditenggarai dalam situasi yang tidak mengenakan. Ini tidak saja berkaitan dengan kisruh politik antara KPK dan Polri.

Sebagaimana diketahui kebuntuan politik terjadi setelah Jokowi terus mengulur ulur waktu tentang nasib ‘ Tribrata 1 ‘ atau Kapolri, setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan – calon yang diajukan Presiden Jokowi – sebagai tersangka. Disatu sisi DPR terus mendesak Presiden agar segera melantik Kapolri, dengan alasan sesuai dengan konstitusi. Bahwa Presiden sudah mengajukan calon, dan DPR sudah melakukan tahapan uji kelayakan yang menyatakan Komjen Budi Gunawan lolos dan layak sebagai Kapolri.

Dengan semakin kuatnya desakan civil society mendukung KPK, maka Jokowi menjadi tersandera. Menanggapi desakan politisi Senayan untuk segera melantik Budi Gunawan, ia justru membalikan dengan pertanyaan. “ Logikanya kenapa DPR melakukan uji kelayakan. Mestinya DPR menolak calon yang saja ajukan “.

Ini bertambah pelik, ketika politisi PDIP seperti Masinton Pasaribu atau Efendi Simbolon menuduh adanya ‘ brutus brutus ‘ disekeliling Jokowi. Tudingan menunjuk kepada 3 orang terdekat dalam lingkaran Jokowi, yakni Luhut Panjautan, Andi Wijayanto dan Rini Suwandi yang berusaha menjauhkan Jokowi dengan PDIP.
Menurut sumber PDIP. Megawati sudah patah arang dan menutup pintu Teuku Umar kepada Rini Soemarno dan Andi Wijayanto. Ini sangat mengagetkan, karena Rini Soemarno adalah orang terdekat Megawati sejak dulu.

Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa opini publik bahwa trio Luhut Panjaitan, Andi Wijayanto dan Rini Soemarno saling bertengkar, hanya sebuah bentuk setingan. Padahal sesungguhnya mereka bersama sama yang mendisain menjauhkan Jokowi dari Megawati.
Ia menjelaskan juga bahwa ada kemungkinan justru seorang pejabat elit partai juga ‘ bermain ‘. Didepan Megawati, ia menjelekan Rini Soemarno tetapi sesungguhnya dibelakang, ia membuat deal deal politik dengan Meneg BUMN itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mungkin dipengaruhi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam setiap kebijakan yang dibuatnya.

“Tidak mungkin Presiden Jokowi mempengaruhi Bu Megawati. Dan tidak mungkin juga Bu Megawati mempengaruhi Presiden Jokowi,” kata Menteri Susi dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional di Batam Kepulauan Riau.

Politisi PDIP Cheppy Wartono juga mengatakan bahwa, PDIP sebagai partai tetap solid dan tidak mungkin ada kader yang bermain di belakang untuk menikam Ketua umum.
Sementara pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menuturkan ibarat pembuatan rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang, Presiden hanya memiliki waktu 30 hari untuk melantiknya setelah DPR mengajukan rekomendasi.
“Makanya Presiden hanya punya waktu untuk 30 hari, lewat 30 hari kalau tidak mememberikan sikap. Maka otomatis BG menjadi Kapolri yang sah secara institusional “

( gambar : Tempo )

Newer Post
Older Post
  1. Kita memang masih dalam taraf ‘belajar’ berpolitik yang demokratis. Jadi semua ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang memang haruys dilalui. Yang penting jangan korbankan rakyat hanya karena kursi kekuasaan. Jangan lupa juga First.BeProfessional.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.