Agung Laksono berharap SK Menkumham keluar di hari ulang tahun

AgungMenteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly telah memutuskan kepengurusan kubu Golkar kubu Agung Laksono sebagai pihak yang sah. Menteri juga meminta agar pihak Agung ( Munas Ancol ) mengakomodasi pihak Munas Bali dalam kepengurusannya.

Leo Nababan, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta berharap SK Menkumham itu dikeluarkan pada Senin 23 Maret 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-66 Agung Laksono. “Saya juga berharap besok mudah-mudahan keluar juga agar sebagai hadiah sang nakhoda baru,” ujar Leo di Jakarta, Minggu (22/3/2015)

Leo mengaku yakin Menkumham akan mengeluarkan SK tersebut dalam waktu dekat. Dia menegaskan pihaknya optimistis pemerintah memberikan keputusan yang tepat. Bahkan, terkait pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015, Leo Nababan mengatakan kubu Agung mulai mempersiapkannya dari sekarang. Dia optimistis semua persiapan berlangsung lancar dengan tenggat waktu yang terbilang cukup lama. Dijelaskan dia, pihaknya saat ini tengah menata kembali kepengurusan kader di tingkat daerah. Sejauh ini, DPP Golkar di bawah pimpinan Agung sudah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk Ketua DPD yang masa jabatannya sudah habis.

“Ini soal kepengurusan dan kelembagaan, bedakan itu. Kalau ada masalah ini-itu, silakan jalan. Tapi soal Pilkada, clear (jelas). Saya sudah katakan, tidak ada loyalis-loyalis (Ical), yang ada satu komando,” tuturnya.

Leo juga menambahkan, tidak akan ada kader Golkar yang dicomot partai lain dan yakin dengan pengalaman Golkar sebagai partai tertua yang banyak makan asam garamg dalam dunia perpolitikan nasional.

Sementara Ical tak serta merta percaya dengan klaim itu dan menegaskan tak akan menyerah memperjuangkan Golkar. Ia menunjukan indikasi bakal melawan mati matian untuk mempertahankan hegemoninya di Golkar. Sekilas Ical tidak kawatir dengan semakin banyaknya kubu Munas Bali yang meloncat haluan ke Agung Laksono, seperti Airlangga Hartarto dan Mahyudin.

“Saya nggak pernah nyerah orangnya, sampai usaha terakhir berhasil kita laksanakan. Kalau usaha terakhir kita laksanakan terus kita dinyatakan kalah itu pengadilan, ya kita terima. Berarti Pak Agung lah pemimpin Golkar ke depan. Tetapi kalau pengadilan mengatakan saya yang pimpin ya saya pimpin,” kata Ical saat berbincang santai.

Lebih jauh soal klaim kubu Agung sudah memegang SK kepengurusan, Ical meminta bukti. Mantan Menko Perekonomian ini menduga SK itu hanya sebatas isu yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan menguasai Fraksi Golkar DPR. Jika memang SK kepengurusan itu benar sudah dikantongi kubu Agung, Ical tetap tak khawatir kubu Agung akan bisa merombak Fraksi Golkar di DPR. Sebab dia sudah bersiap untuk memperkarakan surat itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Leave a Reply

Your email address will not be published.