Kisruh PSSI. Dukung Menpora atau tidak ?

Koran sindoAkhirnya Menteri Pemuda dan Olahraga menjatuhkan sanksi kepada PSSI yang dianggap amburadul pengelolaannya. Ini sekaligus menjadi momentum membenahi sepak bola nasional. Namun, campur tangan pemerintah ini juga berisiko mengasingkan sepak bola Indonesia dari dunia internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA

Tentu Pemerintah sudah memperhitungkan konsekuensi dengan membekukan PSSI, karena FIFA akan menganggap sebagai bentuk intervensi Pemerintah. Sesuatu yang diharamkan FIFA. Perlu diingat pengalaman lima tahun lalu saat Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang bergulir menjadi “bola panas”.

KSN, yang diinisiasi oleh Pemerintah, memicu dualisme kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (IPL), serta memunculkan Kelompok 78 yang melawan kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di bawah Ketua Umum Nurdin Halid.

Konflik antaranggota PSSI ini berujung pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang menyatakan, pemerintah tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Pemerintah juga mencabut semua fasilitas negara yang digunakan para pejabat struktural PSSI.

Indonesia mendapat peringatan keras dari FIFA, tetapi tidak dibekukan. FIFA membentuk Komite Normalisasi yang mengambil alih tugas-tugas Komite Eksekutif PSSI dan menjalankan pemilihan pengurus baru.

Namun, pengurus baru PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2011 di Solo sibuk menyelesaikan dualisme kepengurusan. Pengelolaan kompetisi profesional pun berantakan.

Kini, lima tahun sejak KSN, situasi yang mirip kembali terulang. Kali ini, pintu masuk yang diambil oleh pemerintah adalah verifikasi klub peserta ISL. Kemenpora, berdasarkan rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), menyatakan hanya 16 dari 18 klub peserta ISL yang layak mengikuti kompetisi profesional. Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dinilai belum bisa ikut kompetisi karena masalah legalitas klub.

Namun, PSSI melalui operator kompetisi PT Liga Indonesia tetap memasukkan Arema dan Persebaya dalam ISL yang kemudian disebut Liga QNB sesuai sponsor utama dari Qatar National Bank. Arema dan Persebaya pun menjalani dua laga sebelum liga jeda pada 12 April dan akan bergulir lagi pada 25 April.

Menpora Imam Nahrawi kemudian mengeluarkan tiga kali surat peringatan agar PSSI menjalankan rekomendasi BOPI. Namun, peringatan itu tidak menghasilkan respons PSSI seperti yang diinginkan pemerintah.

Menpora kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 yang berisi sanksi administrasi pada PSSI. Surat yang bertanggal 17 April itu diumumkan pada 18 April bersamaan dengan KLB PSSI di Surabaya. Inti surat itu adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI, termasuk hasil KLB di Surabaya, Sabtu, yang memilih kepengurusan periode 2015-2019.

Juru bicara Kemenpora Gatot S Dewabroto menegaskan, sanksi pembekuan terpaksa dijatuhkan karena PSSI tidak kunjung mengindahkan tiga surat teguran yang dilayangkan.

KLB akhirnya menghasilkan Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattalitti menggantikan Djohar Arifin Husin, Wakil Ketua Umum Hinca Pandjaitan dan Erwin Dwi Budiawan, serta 12 anggota Komite Eksekutif.

“Hari Senin, saya akan ketemu Menpora. Saya akan menghadap dan membicarakan solusinya bagaimana, jangan main bekukan-bekukanlah, tetapi kalau setelah saya sampaikan masih diteruskan membekukan PSSI, terpaksa saya akan mengambil langkah hukum,” kata La Nyalla.

Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono menilai, sanksi Menpora ini merupakan agenda pertama kepengurusan PSSI yang baru yang membutuhkan kecermatan untuk mencari solusi terbaik. Apa yang dikatakan Joko mengarah pada sanksi pembekuan dari FIFA kepada PSSI yang kini menjadi ancaman terkait intervensi pemerintah. Jika ini terjadi, kiprah Indonesia akan terasing dari dunia internasional.

Tim nasional dan klub tak boleh tampil dalam ajang internasional. Padahal, Indonesia akan tampil di SEA Games Singapura pada 5-16 Juni dan kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018. Klub Persib Bandung dan Persipura Jayapura juga tengah bersaing dalam kompetisi antarklub Asia, Piala AFC, dan memimpin di grup masing-masing.

Atas dasar ini, Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Ponaryo Astaman meminta pemerintah memikirkan dan mengantisipasi dampak yang diakibatkan dari sanksi yang mereka putuskan. “Kedua pihak (PSSI dan pemerintah) jangan mengedepankan ego masing-masing. Harus dipikirkan pula nasib pemain dan pelatih yang terkena dampaknya,” ujar Ponaryo.

“Saya kira, ini sudah kebablasan. Ini (pengelolaan kompetisi dan timnas), kan, masuk ranah kewenangan PSSI. PSSI punya AD/RT yang selama ini berinduk ke FIFA. Jangan sampai putusan pemerintah semakin menimbulkan iklim yang tidak sehat di sepak bola nasional. Jika PSSI tidak menjalankan tugas dengan benar, harusnya pemerintah mengingatkan,” kata pengamat sepak bola Fuad Afdhal

Menanggapi hal tersebut, FIFA melalui Sekjen Jerome Valcke menjelaskan bahwa langkah yang dibuat Menpora dan BOPI memberikan sejumlah persyaratan dalam proses verifikasi menyalahi statuta FIFA.

“Sehubungan dengan keikutsertaan klub-klub di ISL musim 2015, kami menginformasikan kepada Anda bahwa semua anggota FIFA harus mengelola urusan mereka secara independen dan tanpa pengaruh pihak ketiga yang jelas diatur dalam pasal 13 dan 17 statuta FIFA,” demikian isi bunyi surat tersebut.

Lebih jauh, FIFA kembali memperingatkan agar permasalahan sepak bola Indonesia yang melibatkan PSSI, Menpora dan BOPI cepat terselesaikan. Jika terus berlarut maka ancaman sanksi dari FIFA sudah menanti. Gatot menegaskan, pernyataan Sekjen FIFA Jerome Valcke bahwa BOPI menerapkan kriteria tambahan adalah sepenuhnya keliru. Begitu juga tuduhan bahwa pemerintah dan BOPI telah mengintervensi PSSI.

“Apa yang dilakukan BOPI itu ada dalam apa yang disebut FIFA Club Licensing Regulations, AFC Club Licensing Regulations, dan bahkan PSSI juga punya yang namanya PSSI Club Licensing Regulations. Di situ diatur yang namanya NPWP, SIUP, soal transfer, gagal bayar pemain. Itu bukan termasuk yang optional, tetapi yang wajib dipatuhi. Jadi, yang dikatakan Sekjen FIFA itu sepenuhnya salah,” ujarnya.

Gatot menambahkan, untuk selanjutnya FIFA harus hati-hati, dan harus bijak untuk menanggapi apa pun kondisi yang ada di negara-negara anggotanya. Gatot menegaskan, pemerintah sudah memperhitungkan hal terburuk dari surat FIFA itu. “Biar ini menjadi pelajaran juga bagi PSSI, jangan kalau ada apa-apa, sedikit-sedikit lantas mengadunya ke FIFA,” kata Deputi V Kemenpora.

Tindakan Menpora ( baca : intervensi Pemerintah ) setidaknya mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terlihat dari bentuk percakapan di media sosial. Mereka umumnya lelah melihat kisruh PSSI yang tak kunjung usai dan kompetisi yang berantakan. Bahkan mereka tak perduli dengan ancaman FIFA yang akan membekukan timnas dalam kegiatan Internasional.
“ Tidak apa. Toh sudah sekian lama kita memang tidak berprestasi. Sekalian saja kita berbenah diri selama masa skorsing dari FIFA “

Leave a Reply

Your email address will not be published.