Badan Ekonomi Kreatif yang masih mandeg

bekraf1Hingga kini, penyusunan nomenklatur Badan Ekonomi Kreatif belum kelar, sementara dukungan anggaran juga belum pasti. Hal itu mengakibatkan hampir semua program, yang selama ini sudah dijalankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini praktis berhenti total. Padahal, program-program baru belum juga muncul.

Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Harry Waluyo, di Jakarta, mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir program-program ekonomi kreatif sudah mulai berjalan. Namun, kini program-program tersebut tidak bisa dijalankan lagi seiring perubahan struktur birokrasi.

Urusan ekonomi kreatif, yang sebelumnya ditangani Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kini dilimpahkan kepada BEK yang pada awalnya dibentuk langsung di bawah Presiden Joko Widodo. Lembaga baru ini bertugas mengurusi sejumlah subsektor kreatif. Itu mencakup aplikasi gim, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, tata busana, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio.

Program lain yang ikut terkendala akibat ganjalan nomenklatur dan anggaran BEK adalah penyelenggaraan Bienial Venesia di Italia pada awal Mei hingga November 2015. Begitu pula pengiriman delegasi seni pertunjukan Indonesia ke acara tahunan bertaraf internasional di Inggris pada September 2015.

Sutradara Garin Nugroho mengatakan, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Ekonomi Kreatif perlu memiliki sikap yang jelas bagaimana akan membangun karakter perfilman nasional seperti apa. “Di Iran, pemerintah setempat mendukung penuh film-film pendidikan dan sastra. Film-film impor Hollywood sangat dibatasi, hanya film impor yang bagus dan mendidik saja yang bisa diputar,” ungkap Garin.

Karena Badan Ekonomi Kreatif di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karakter perfilman apa yang akan dibangun perlu dipertegas. Tidak dimungkiri, pasar film-film populer tetap harus digarap pula, tetapi ranah kebijakannya tentu saja diatur oleh kementerian lain, misalnya Kementerian Pariwisata.

Guru Besar Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo mengatakan, sambil menunggu terbentuknya nomenklatur dan turunnya anggaran, BEK perlu mengunjungi kantong-kantong dewan kesenian serta pusat-pusat kesenian di Indonesia. “Mereka perlu diajak berdiskusi untuk memetakan gagasan-gagasan kreatif. Prinsipnya, hindari pembentukan program-program yang sifatnya top down (dari atas ke bawah) karena gagasan ekonomi kreatif harus benar-benar muncul dari bawah,” katanya

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.