Athan, Mata dan Telinga RI di Luar Negeri

Atase pertahanan adalah bagian dari kantor perwakilan diplomatik sebuah negara. Demikian pula Kantor Athan Republik Indonesia yang melekat di hampir semua Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal RI. Terkadang sebuah kantor athan juga memiliki akreditasi untuk menjangkau beberapa negara sekaligus di suatu kawasan.

Kantor atase pertahanan (athan) biasanya menempel sebagai bagian dari KBRI. Para athan yang dilatih di salah satu pusat pelatihan intelijen di Cilendek, Bogor, Jawa Barat, itu merupakan para perwira pilihan yang diajari doktrin intelijen RI, “Hilang Tidak Dicari, Gagal Dicaci Maki, Berhasil Tidak Dipuji”.

“Kita harus bisa menjalankan tugas intelijen, bahkan membuka komunikasi serta menggalang pihak yang menentang Indonesia, seperti kelompok Republik Maluku Selatan dan Organisasi Papua Merdeka,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto tentang tugas athan. Pada awal tahun 2000-an, Ponco menjadi athan di Den Haag, Belanda.

Sebagian besar Athan RI dijabat perwira berpangkat kolonel. Namun, ada juga beberapa negara di dunia yang posisi Athan RI dijabat perwira tinggi bintang satu. Para athan ini tinggal di rumah yang terkadang dibeli sebagai milik Pemerintah RI atau menyewa. Rumah Athan RI di Belanda berada di daerah hunian yang tenang dan di bagian bawah rumah itu terdapat terowongan yang siang-malam dilewati kendaraan bermotor.

Beberapa staf lokal personel sipil WNI yang tinggal di negara penempatan athan biasanya menjadi pembantu selain dari asisten athan yang biasanya dijabat perwira berpangkat mayor. Salah satu staf lokal kantor Athan RI di Belanda sudah bertugas 25 tahun lebih. Dia amat memahami peta politik lokal Belanda, termasuk jejaring kelompok separatis yang berhasil diajaknya berkomunikasi dan berusaha untuk dirangkulnya memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Asia Tenggara, Kantor Athan RI juga memiliki dinamika tinggi. Mantan Athan RI di Malaysia, Mayjen Hartind Asrin, yang ketika itu berpangkat kolonel beberapa kali berusaha merangkul dan membuka komunikasi dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka di Malaysia. Ketika itu, masa Darurat Militer (2003-2004) hingga pasca tsunami (2004) masih menyisakan aktivitas separatis GAM yang cukup menonjol di Malaysia, seperti di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, Pulau Penang, hingga perbatasan Thailand di Provinsi Satun.

Kantor Athan RI di Kuala Lumpur berada satu kompleks dengan KBRI Kuala Lumpur yang menurut mantan Dubes RI di Malaysia Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar sebagai KBRI tersibuk di dunia. Selain perwakilan Athan RI, Badan Intelijen Negara juga memiliki pos di KBRI Kuala Lumpur.

Kantor Athan RI di Bangkok, Thailand, berada di belakang gedung KBRI di Bangkok yang berada di kawasan Petchburi. Para athan pun aktif memonitor hubungan Thailand-Indonesia, termasuk di dalamnya keberadaan mahasiswa asal Thailand Selatan yang banyak bersekolah di Indonesia.

Hal sama terlihat di Manila, Filipina, dan perwira penghubung yang bertugas di KJRI Davao, Mindanao. Di sana terdapat ribuan WNI yang tinggal tersebar di Davao-General Santos-Cotabato yang harus dimonitor KBRI dan juga Kantor Athan RI.

Ken Conboy dalam buku Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service menuturkan, salah satu tugas rutin Athan RI adalah memonitor kecenderungan pers dan opini negara mereka ditempatkan terhadap RI.

Relasi athan dengan para mahasiswa RI akan turut menentukan produk intelijen yang mereka hasilkan. Sukron Makmun, mantan aktivis Lakpesdam NU di Mesir, Arab Saudi, Iran, dan Azerbaijan, mengaku, di sejumlah negara tempat dirinya pernah bermukim, hubungan Athan RI dengan para senior mahasiswa Indonesia sangat baik sehingga segala sesuatu terpantau dalam “radar” Kantor Athan RI.
Para athan juga aktif dalam kegiatan diplomatik di negara penempatan. Mereka aktif bergaul dengan sesama athan, aktivis, serta jejaring media massa di negara penempatan.

Produk intelijen yang dihasilkan Kantor Athan RI bervariasi, mulai dari laporan informasi hingga kajian yang berisi data intelijen dasar serta kesimpulan dan saran bagi pembuat kebijakan.
Selama ini, laporan para Athan RI disampaikan ke Markas BAIS TNI di Kalibata, Jakarta Timur. Para athan ini berada di bawah Direktorat B BAIS TNI. Pada satu ruangan di Direktorat B terdapat papan tulis berisi nama para Athan RI, negara penempatan dan rencana kegiatan mereka, serta hal-hal penting lainnya.

Dari BAIS TNI, laporan para athan diteruskan ke Mabes TNI dengan pengguna produk adalah Panglima TNI. Hal ini berjalan berpuluh-puluh tahun dan cukup efektif menjadi mata-telinga Indonesia terhadap ancaman dari luar.

Namun, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2015 yang menempatkan Kantor Athan RI di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan), semuanya akan berubah. Beragam pendapat muncul atas terbitnya perpres itu.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanudin, menilai, perpres tersebut menimbulkan kerancuan karena Kemhan menabrak UU Intelijen. “Fungsi intelijen ada di TNI, bukan di Kemhan,” katanya.

Soleman Ponto menambahkan, keberadaan Kemhan adalah koordinator dan bukan operator kegiatan intelijen.

Pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti. “Penetapan jabatan atase pertahanan ditetapkan Menlu atas usul Menhan adalah sudah tepat. Hal itu sebagai wujud tunduknya militer pada demokrasi dan pemerintahan sipil sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” katanya.

Saat ini tarik-ulur masih berlangsung. Bagaimana nasib Kantor Athan RI sebagai salah satu mata dan telinga Indonesia di mancanegara?

(IWAN SANTOSA – Kompas )

Leave a Reply

Your email address will not be published.