DPR setujui Dana Aspirasi

Akhirnya DPR memutuskan tetap mengetuk palu persetujuan tentang Dana Aspiras. Walau diserang di sana sini, setelah melalui proses interupsi yang panjang, rapat paripurna DPR memutuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Tiga fraksi menyatakan menolak melanjutkan pembahasan mekanisme peraturan tersebut, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.

“Jadi kita setujui saja dulu mekanismenya ini, untuk selanjutnya dibahas dalam tim mengenai mekanismenya,” kata pimpinan rapat paripurna, Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Selasa (23/6/2015).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, Pasal 80 UU MPR, DPR, DPD dan DPRD sejak awal pembahasan telah memicu perdebatan. Pasalnya, pasal tersebut secara tidak langsung telah mempersempit tugas wakil rakyat.

Ia menjelaskan, sebagai anggota DPR RI, setiap wakil rakyat seharusnya menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia. Namun rupanya, aturan tersebut hanya mengatur hak wakil rakyat untuk memperjuangan aspirasi konstituen mereka yang berada di daerah pemilihan.

“Anggota DPR punya hak memperjuangkan program, tapi seharusnya tidak dibatasi dapil. Sebab dalam sistem pemilu berbasis nasional, kita adalah wakil rakyat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pembahasan peraturan ini terkesan tergesa-gesa. Bahkan, di dalam rapat pleno Badan Legislasi yang digelar hari ini, tidak semua fraksi satu suara mendukung pengesahan peraturan tersebut.

“Saya usul dengan segala hormat, penolakan kami dengan usulan ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara,” kata Johnny.

Nasdem, kata dia, melihat ada pragmatisme tinggi di dalam pembahasan peraturan ini. Oleh karena itu, ia meminta, jika peraturan ini disahkan, pemerintah tidak perlu meneruskan pembahasan atas program ini.

Kalau melihat sebagian besar respons di Social media, memang menolak Dana Aspirasi. Seperti tweet @emerson_yuntho : Dana Aspirasi DPR itu cara politisi dapat dana scr legal, krn mrk merasa sulit dpt duit illegal/korupsi

Atau @elzataher : Dana aspirasi membingungkan. Lebih tepat disebut dana modal usaha. Dana untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat jadi caleg

@saiddidu : Tdk ada satu rupiah pun dana APBN/APBD yg bukan aspirasi DPR/DPRD termasuk perjuangkan dapil – kok masih ada dana aspirasi ?

Ada suara politikus yang menolak Dana Aspirasi, agar menguji di Mahkamah Konstitusi. Apa bisa ?
Kita tunggu babak selanjutnya.

Golkar-Minta-Dana-Aspirasi-598x422

Leave a Reply

Your email address will not be published.